Sebuah blog yang berisi tentang teks khutbah (khutbah Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha) Bahasa Indonesia dan Sunda, Proposal (PHBI, PHBN, Umum, LPJ dan RAB) dan materi ceramah



This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.



This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.



This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.



This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.



This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Showing posts with label LPJ DAN RAB. Show all posts
Showing posts with label LPJ DAN RAB. Show all posts

Thursday, June 2, 2022

CONTOH RAB DAN LPJ SARANA PRASARANA SEKOLAH (MEJA+KURSI)



Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Teknis pelaksanaan kedua undang-undang tersesubut selanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 
Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri tersebut, kesemuanya mengarah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. 
Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). 
Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 
Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 
a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 
b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
c) Transparasi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 
e) Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

RAB DOWNLOAD 👇
Share:

CONTOH RAB DAN LPJ SARANA ITE SEKOLAH



Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 
Laporan Kuangan SKPD secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai 4 akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan: 
a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai. 
c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan SKPD dalam membiayai aktivitasnya. 
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: 
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.) 
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah; 
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 
12. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016; 
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016.

RAB DOWNLOAD 👇
Share:

CONTOH RAB DAN LPJ RENOVASI WC SEKOLAH




Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah maka APBD selalu menjadi tolak ukur akan kemajuan bangsa Indonesia. Pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan intra struktur merupakan target dari adanya APBD itu sendiri. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah untuk menentukan kebijakan di bidang anggaran belanja agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dapat di pertahankan tanpa adanya bantuan dari luar negeri, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (surplus). 
Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai system perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkannya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilitasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. 
Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehinga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang telah disusun. Undang undang no 41 Tahun 2008 kebijakan anggaran merupakan salah satu paket tindakan pemerintahan dibidang pengeluaran dan penerimaan keuangan Negara. 
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan. Dalam melaksanakan peranannya pemerintah melakukan dengan berbagai cara yaitu Penentuan kebijaksanaan. Pemberian pengarahan, perizinan, pengawasan. Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. 
Penyandingan antara anggaran dan 3 realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menganalisis Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, masih terdapat ketidaksesuaian dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya yaitu pada setiap akhir komponen tidak dicantumkan jumlahnya, kemudian pada Pos Belanja terdapat Pos tambahan yaitu Pos Belanja Bantuan Keuangan, kemudian pada Pos Pembiayaan tidak terdapat Komponen Pinjaman dalam Negeri Pemerintah Pusat, Pinjaman dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya, Pinjaman dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank, Pinjaman dalam Negeri Lainnya, Sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan tidak terdapat komponen Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara. 

RAB DOWNLOAD 👇

Share:

CONTOH RAB DAN LPJ RENOVASI WC SEKOLAH



Awal mula dibuatnya Undang-Undang tentang pemerintah daerah karena pada saat diberlakukannya sistem pemerintah terpusat dimana sentralisasi pemerintah berada di ibukota yaitu Jakarta. Seluruh kegiatan pemerintah daerah harus mendapat persetujuan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan sistem pelayanan kepada masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama serta pengembangan suatu daerah kurang dan tidak merata. Semua terpusat pada pemerintahan pusat sehingga kreatifitas dan pengembangan daerah, pemerintah dan masyarakat daerah kurang berkembang. Kemandirian pemerintah daerah yang kurang disebabkan oleh tergantungnya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat berlebih sehingga untuk mengembangkan dan merencanankan daerah yang lebih baik menjadi kendala pemerintah daerah (Purnamasari, 2012). 
Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti : pemerintah pusat dan daerah, unitunit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002 : 20). 
Pelaporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah adalah wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan untuk mencapai good governance. Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna kebutuhan informasi laporan keuangan tersebut seperti masyarakat, pemerintah, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. 
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance government), mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Pada konteks pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Pujiningwang, 2015). 
Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.  
Dalam pemberian wewenang pada pemerintah saat terjadi reformasi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri. Sebagai contoh pemerintah membuat rencana anggaran dana yang dibutuhkan dalam satu tahun pemerintahannya. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat serta mengembangkan daerah tersebut. 
Otonomi daerah memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola sendiri daerah tersebut guna kemajuan daerah tertentu (Ardhiawati, 2013). Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 19945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah (UU No.32 Tahun 2004). 
Anggaran merupakan rencana operasional keuangan, mencakup estimasi pengeluaran, dan sumber pendapatan dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang. Penyusunan anggaran sektor publik adalah proses mengalokasikan pendapatan yang dipungut dari masyarakat untuk mendanai program-program dalam penyediaan public good. Proses penyusunan anggaran sektor publik setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, dan pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum(Subechan dan Hanafi, 2014).

RAB DOWNLOAD 👇
Share:

CONTOH RAB DAN LPJ RENOVASI RUANG KELAS




Salah satu tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yaitu diselenggarakannya pendidikan baik formal maupun non formal.  Kurikulum yang dinamis, Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan profesional, kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan standar-stardar pendidikan lainnya menjadi penting dalam rangka menggali potensi peserta didik.
Kelengkapan dan modernisasi sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga pendidikan untuk memfasilitasi Pendidik dan peserta didik agar kreatifitas dan kurioritas mereka mumpuni.
Suatu lembaga pendidikan, tatkala akan merenovasi sebuah ruangan, seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, musholla, toilet dan fasilitas lainnya, tentunya membutuhkan biaya/ dana, sumber dana tersebut bisa berasal dari komite Sekolah/Madrasah, dari Negara (DIPA), kementerian atau lainnya. dana yang lembaga inginkan itu tentunya melalui permohonan/proposal yang tentunya pasti ada Rencana Anggaran Biaya (RAB)nya.
Naaaaaaah disini ada salah satu contoh RAB dan LPJ renovasi ruang kelas, semoga membantu...

NO. BUKTInama barangvolSATUANharga satuanharga total
1PRINT EPSON1unit4,100,0004,100,000
2
kursi20buah400,0008,000,000
papan tulis5buah350,0001,750,000
pintu 2 muka1buah1,500,0001,500,000
pintu biasa2buah1,100,0002,200,000
3
bahan renovasi atap :
triplek6lembar83,000498,000
paku1/2 kgkg8,0008,000
Tiber Hejo15meter150,0002,250,000
cat falcon Gold 5 kg4embr89,000356,000
Eternit2kas180,000360,000
GRC1lembar53,00048,000
paku GRC1kg34,00030,000
koas4bh10,00040,000
4
tukang1x 5 hariorang120,000600,000
laden2x 4 hariorang95,000760,000
22,500,000

FILE EXCEL DOWNLOAD 👇
Share:

Sunday, May 29, 2022

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN REHABILITASI MCK SEKOLAH

LAPORAN

PENGGUNAAN BANTUAN RENOVASI MCK




TAHUN 2020


……………………………………………………





Image result for DINAS PENDIDIKAN






Disampaikan Kepada :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal Biro Keuangan

Komplek Kemendikbud Gedung C. Lantai 9

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta







ALAMAT :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………


PENDAHULUAN


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga ……………………………………………………dapat berjalan dengan lancar. Adapun bantuan yang telah diterima dapat membantu menunjang kegiatan pembelajaran dalam rangka turut serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bidang pendidikan khususnya di wilayah ……………………………………………………. 


Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa menghidupkan kegiatan pembelajaran yang efektif dengan cara melengkapi berbagai sarana prasarana sekolah merupakan faktor penting dalam rangka mencetak generasi muda yang sukses di masa mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPT PENDIDIKAN WILAYAH ………………

……………………………………………………

……………………………………………………



Nomor : …………………………………………

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Perihal : Laporan Penerimaan dan Penggunaan

Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun 2020


Kepada Yth.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal Biro Keuangan

Komplek Kemendikbud Gedung C. Lantai 9

Jln. Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta


Dengan ini kami sampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan sarana dan prasarana tahun 2020 yang telah diterima dan dilaksanakan sebagai berikut : 

NO.

URAIAN

JUMLAH

1.

Penerimaan 

Rp. 25.000.000,-

2.

Penggunaan 

Rp. 25.000.000,-


Saldo 

Rp. 0,-


Demikian laporan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


…………………………………

Kepala,




 …………………………………

NIP. …………………………



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPT PENDIDIKAN WILAYAH ……………………….

…………………………………

…………………………………



Nomor : ........................................................

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Perihal : Laporan Penerimaan dan Penggunaan

Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun 2020


Kepada Yth.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal Biro Keuangan

Komplek Kemendikbud Gedung C. Lantai 9

Jln. Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta


Dengan ini kami sampaikan laporan penerimaan dan penggunaan sesuai surat kuasa pengguna anggaran Biro Keuangan Sekjen Kemendikbud Nomor : 200128/11/A2.1/KU/2020 Tanggal 24 Juni  2020 yang telah diterima dan dilaksanakan sebagai berikut :

  1. Penerimaan

Dana bantuan telah kami terima tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui rekening Bank Jabar KCP ………………………………….

  1. Penggunaan 

Dana bantuan yang kami terima kami gunakan untuk keperluan sebagai berikut : 

nama barang

vol

SATUAN

harga satuan 

harga total

Shimizu jet 108

1

Unit

1200000

1200000

Shimizu Ps 128

1

Unit

500000

500000

Sangir Footklep

4

Unit 

20000

80000

SDL

12

Bh

7000

84000

Kran

6

Bh

25000

150000

PVC 2"

9

Bh

45000

405000

PVC 2,5"

8

Bh

51000

408000

PVC 3"

12

Bh

58000

696000

Lem PVC

6

Bh

25000

150000

PVC 3/4"

8

Bh

23000

184000

Kenir 2,5"

6

Bh

10000

60000

Tce 2,5"

7

Bh

20000

140000

Stop Kran

4

Bh 

                    28.000 

112000

Cat Dulux

3

Ember 

                  350.000 

1050000

Terpentin

4

Klg

                    50.000 

200000

Roll kuas cat

1

Bh

                  110.000 

110000

Kuas Green 8

3

bh

                    50.000 

150000

Kuas 10

2

bh

                    25.000 

50000

Cat Kayu

3

Klg

                    75.000 

225000

Lem Tangit

5

Bh

                    25.000 

125000

Kran

6

Bh 

                    23.000 

138000

SDD 1/2

5

bh

                    12.000 

60000

Letter T

4

Bh

                    14.000 

56000

Sok Kran

6

Bh

                    17.000 

102000

Skytif 

4

Bh

                    15.000 

60000

S. Dynamic

06-Jan

 

                    85.000 

510000

Closet 

2

 

                  300.000 

600000

L 2"

4

Bh

                    15.000 

60000

L 3"

5

Bh

                    25.000 

125000

Plaktek 3-2

3

 

                    15.000 

45000

L 2,5"

4

Bh

                    20.000 

80000

Letter T

4

Bh

                    28.000 

112000

Openlih

3

set

                  300.000 

900000

Kendi 2,5"

5

Bh

                    14.000 

70000

Kendi 2

8

Bh

                    19.000 

152000

Paralon 2,5

13

btg

                    90.000 

1170000

paralon 2

13

btg

                    80.000 

1040000

Lem paralon

7

Bh

                    27.000 

189000

Letter T 2,5

4

Bh

                    18.000 

72000

Kusen Pintu

2

Set

                  650.000 

1300000

Openlih

1

Set

                  260.000 

260000

Bata Merah

1500

Bh

                            900 

1350000

Semen 

18

Sak

                    65.000 

1170000

Pasir

1

Truk

              1.200.000 

1200000

tukang

1 x 20 hari

orang

                  120.000 

                2.400.000 

laden

3 x 20 hari

orang

                  285.000 

                5.700.000 

 

 

 

 

              25.000.000 



  1. Foto terlampir

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

…………………………………

Kepala,




 …………………………………

NIP. …………………………



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPT PENDIDIKAN WILAYAH ……………………….

…………………………………

…………………………………



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN RENOVASI MCK

Nomor : 200128/11/A2.1/KU/2020


Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini : 

  1. Nama : ……………………………………….

Pimpinan/Ketua : ……………………………………….

Alamat : ……………………………………….

  ……………………………………….

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA


  1. Nama : ……………………………………….

NIP : ……………………………………….

Jabatan : PPK Bantuan Pemerintah Biro Keuangan

Alamat : Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


dengan menyatakan sebagai berikut : 

  1. PIHAK PERTAMA melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Permohonan Bantuan berupa RENOVASI MCK sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 200128/11/A2.1/KU/2020.

  2. PIHAK PERTAMA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut : 

  1. Jumlah dana yang telah diterima : Rp. 25.000.000,-

(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

  1. Jumlah dana yang dipergunakan : Rp. 25.000.000,-

(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Untuk kegiatan / pekerjaan : 

RENOVASI MCK 

  1. Sisa dana (a – b) : Rp. 0,-

(Nol Rupiah)

  1. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan RENOVASI MCK sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

  2. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dana beserta lampirannya dengan nilai Rp. 25.000.000,-.

Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Kepala …………………………., PPK Biro Keuangan Setjen Kemendikbud,





………………………………………. ……………………………………….

NIP. ………………………………………. NIP. ……………………………………….



Catatan : Mohon melampirkan foto dan rincian jenis barang yang diadakan

Download file wordnya 👇
Share:

Comments System

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Search This Blog

Contact